KUDUS, ZONANEWS.ID – Rencana penerapan pembayaran pajak kendaraan tanpa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) belum bisa diterapkan di Kabupaten Kudus.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menyampaikan bahwa seluruh kebijakan terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan kewenangan Pemprov, sehingga pemerintah kabupaten (Pemkab) tidak memiliki wewenang untuk menerapkannya secara mandiri.
“Itu menjadi kewenangan provinsi, jadi kami di daerah hanya mengikuti kebijakan dari Jawa Tengah,” ujarnya pada Rabu, 15 April 2026.
Djati juga menegaskan bahwa hingga saat ini BBNKB belum digratiskan sepenuhnya. Meski begitu, terdapat beberapa bentuk keringanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam kondisi tertentu.
“Belum gratis 100 persen, tapi memang ada keringanan dalam situasi tertentu,” jelasnya.
