Kades Meninggal Usai Mediasi Utang Piutang, Plt Bupati Pati Soroti Insiden Gebrak Meja Oknum Anggota Dewan

Potongan video aksi emosional oknum anggota DPRD Pati dengan Kades Sukoharjo. (Foto: Istimewa)

PATI, ZONANEWS.ID – Persoalan utang piutang yang seharusnya bisa diselesaikan melalui musyawarah justru berujung tragedi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.

Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo (68), meninggal dunia saat berada di balai desa setelah menengahi perselisihan warganya dengan warga desa lain, Rabu, 18 November 2026.

Insiden tersebut menjadi perhatian Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Suparjo. Ia juga menyayangkan insiden yang terjadi ketika proses mediasi berlangsung.

Bacaan Lainnya

Dalam peristiwa itu, seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berinisial M, diduga melakukan tindakan menggebrak meja saat mediasi berlangsung. Suparjo kemudian diduga mengalami serangan jantung setelah terkejut dengan kejadian tersebut.

Namun, penyebab pasti kematian Suparjo masih perlu dipastikan melalui proses yang berwenang. Chandra mengatakan, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian.

Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati proses penanganan yang sedang berjalan. Selain itu, menunggu hasil pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).

“Proses dari kepolisian dan lainnya masih menunggu. Jadi, secara aturan seperti apa nanti kita melihat dari APH terkait,” ujar Chandra saat ditemui seusai melayat di rumah duka, Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kamis, 19 November 2026 sore.

Chandra berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Ia menyayangkan tindakan yang dinilainya tidak mencerminkan penyelesaian persoalan melalui musyawarah, terlebih masalah yang diperdebatkan berkaitan dengan utang piutang.

Menurut Candra, persoalan antarwarga semestinya dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa tindakan yang berpotensi memicu ketegangan.

“Ini kan harusnya kejadian yang pertama dan terakhir. Ini arogansi terkait kayak seperti ini. Utang piutang ini hal yang sederhana, yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik,” ungkapnya.

Apabila persoalan tidak menemukan titik temu melalui musyawarah, kata Chandra, masyarakat dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Kalaupun memang tidak bisa diselesaikan, ada aparat penegak hukum. Bisa dilaporkan ke kepolisian, ke kejaksaan dan lainnya. Ini kan negara hukum, jadi tentunya bisa dilewatkan dari aparat penegak hukum tadi,” lanjut Chandra.