KUDUS, ZONANEWS.ID – Realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus hingga akhir Semester I 2026 masih tergolong rendah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru menyerap 17,80 persen dari total anggaran belanja modal yang dikelolanya.
Berdasarkan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) per 30 Juni 2026, Dinas PUPR mengelola anggaran belanja modal sekitar Rp 65,19 miliar, terbesar kedua di lingkungan Pemkab Kudus setelah RSUD dr. Loekmono Hadi yang memiliki pagu sekitar Rp 149,35 miliar. Meski demikian, tingkat penyerapannya masih belum mencapai 20 persen.
Sementara itu, belanja modal terbesar lainnya berada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) sebesar Rp 35,74 miliar, Dinas Perhubungan Rp 13,37 miliar, serta Dinas Kesehatan Rp 12,03 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengungkapkan hingga akhir Juni 2026 realisasi belanja APBD Kabupaten Kudus mencapai Rp 927,81 miliar atau 40,69 persen dari total anggaran sebesar Rp 2,28 triliun.
“Realisasi penyerapan APBD hingga semester pertama tahun 2026 sebesar Rp 927,81 miliar atau 40,69 persen dari total anggaran Rp 2,28 triliun,” ujar Djati, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap realisasi belanja daerah pada semester pertama.
Disdikpora telah merealisasikan anggaran Rp 302,6 miliar atau 44,95 persen dari pagu Rp 673,25 miliar. Sementara RSUD dr. Loekmono Hadi mencatat realisasi Rp 112,57 miliar atau 27,25 persen dari total anggaran Rp413,1 miliar. Sedangkan Dinas Kesehatan membukukan realisasi sebesar Rp 106,78 miliar atau 46,63 persen dari pagu Rp 229 miliar.
Dari sisi persentase penyerapan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian tertinggi, yakni 75,82 persen atau Rp 37,47 miliar dari total anggaran Rp 49,42 miliar.
