Disusul UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar 69,27 persen, Kelurahan Sunggingan 63,61 persen, Kecamatan Gebog 52,53 persen, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 51,88 persen.
Sebaliknya, sejumlah OPD masih mencatat serapan rendah. Selain Dinas PUPR, Bagian Kesejahteraan Rakyat baru menyerap 15,67 persen, Bagian Organisasi 24,61 persen, Kelurahan Wergu Wetan 25,37 persen, serta Bagian Perekonomian 26,75 persen.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menegaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan tidak bisa langsung dijadikan indikator lambatnya pembangunan fisik.
“Meskipun realisasi penyerapan anggaran belum sesuai target awal di semester pertama ini, indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus,” kata Eko.
Ia menjelaskan, sebagian besar proyek konstruksi menggunakan mekanisme pembayaran setelah pekerjaan selesai 100 persen atau dilakukan secara bertahap sesuai termin pekerjaan.
“Ada beberapa pekerjaan fisik yang dibiayai secara total hingga selesai oleh pihak ketiga. Setelah pekerjaan selesai 100 persen baru mengajukan tagihan kepada Pemkab Kudus. Ada juga yang dibayarkan berdasarkan termin sesuai progres pekerjaan,” jelasnya.
Eko memastikan seluruh proyek pembangunan telah berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah juga terus memantau pelaksanaan pekerjaan agar seluruh proyek dapat diselesaikan tepat waktu.
Untuk mendorong percepatan realisasi APBD pada semester kedua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah membentuk desk percepatan penyerapan anggaran yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah.
“Kami pastikan semua proyek kegiatan sudah jalan. Kalaupun ada yang terlambat kami monitor untuk dilakukan percepatan agar semua bisa selesai pada Oktober atau November 2026,” tegasnya.***
