Bagian dapur, kata Andrews, hanya bertugas untuk memasak dan menghidangkan menu yang telah ditentukan oleh ahli gizi. Sehingga, apabila ada keluhan terkait menu yang kurang variatif, hal itu hanya bisa diubah oleh ahli gizi dan SPPI.
“Untuk di SPPG Jati Wetan ini melayani sekitar 3.000-an siswa. Untuk ibu hamil dan menyusui belum ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Koperasi dan UKM pada Disnakerperinkop dan UKM Kabupaten Kudus, M Faiz Anwari mengungkapkan bahwa UMKM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLSH) di wilayah setempat memang masih minim.
“Kalau untuk MBG kan memang harus punya SLSH dan di Kudus memang masih minim, mungkin itu bisa menjadi salah satu kendala,” tuturnya.
Kendati demikian, Disnakerperinkop dan UKM terus mendorong UMKM di Kabupaten Kudus untuk mengikuti pelatihan SLHS yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, sehingga keamanan pangan benar-benar terjamin.
Tak hanya SLSH, pihaknya juga turut mendorong bagi UMKM yang belum memiliki sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal, agar melengkapi hal itu. Terlebih, pengurusan kedua sertifikasi itu dilayani secara gratis. ***
