KUDUS, ZONANEWS.ID – Fenomena anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Kudus menjadi perhatian pemerintah daerah. Tercatat sekitar 1.500 anak masuk dalam data anak tidak sekolah, yang saat ini masih dilakukan oleh verifikasi.
Upaya intervensi bersama pun dinilai perlu untuk dilakukan secara masif. Termasuk dari pemerintah desa untuk mengetahui penyebab sekaligus mencari solusi agar anak kembali mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famni Dwi Arfana, mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah desa adalah melakukan identifikasi dan pendataan anak di wilayah masing-masing.
Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi pendidikan secara riil hingga tingkat lingkungan terkecil.
“Yang pertama identifikasi. Jadi teman-teman di desa itu nanti kan paling tidak menginventarisir di wilayahnya, ada berapa sih anak sekolah, ada berapa sih anak yang putus sekolah, minimal itu,” ujar Famni.
Menurutnya, pendataan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi melibatkan perangkat kewilayahan seperti kepala dusun, RT, dan RW. Mereka dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya sehingga data lebih valid.
“Jadi, yang kepanjangan tangan dari pemerintah desa itu nanti RT-RW yang kemudian turunnya ke wilayah, mereka yang paling paham. Kalau pemerintah desa kan sifatnya nanti meng-collect dari semua data,” jelasnya.
Setelah data anak tidak sekolah teridentifikasi, pemerintah desa dapat melihat faktor yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
