KUDUS, ZONANEWS.ID – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah semakin banyaknya daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP selama bertahun-tahun, tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan akademisi sekaligus pemerhati kebijakan keuangan daerah dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Dr. Bonnix Hedy Maulana, dalam tulisannya bertajuk Transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Setelah WTP So What?.
Menurut Bonnix, saat ini hampir seluruh pemerintah daerah telah mampu memenuhi standar akuntabilitas formal yang menjadi dasar pemberian opini WTP.
Namun, capaian tersebut seharusnya menjadi pintu masuk menuju transformasi tata kelola keuangan yang lebih berkualitas.
“Pemerintah daerah sudah lulus pada tahap kewajaran administratif. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah mampu menciptakan nilai nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepatuhan terhadap aturan,” ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.
Ia menjelaskan, selama ini opini WTP sering dipandang sebagai simbol keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, sebagian masyarakat masih mempertanyakan relevansinya karena belum selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelesaian berbagai persoalan sosial.
“WTP memang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun publik juga ingin melihat apakah pengelolaan anggaran tersebut benar-benar berdampak pada kehidupan mereka,” katanya.
Bonnix menilai pemerintah daerah perlu menggeser paradigma penganggaran dari sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan pembangunan fisik menjadi penciptaan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
