“Dana yang dikelola pemerintah daerah harus mampu menghadirkan nilai publik. Masyarakat perlu merasakan bahwa negara benar-benar hadir melalui program-program yang dijalankan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti fenomena yang kerap terjadi ketika pemerintah daerah terlalu fokus mengejar opini WTP sehingga perbaikan hanya terjadi pada aspek administrasi.
“Jangan sampai laporan keuangan terlihat sempurna di atas kertas, tetapi praktik operasional dan pelayanan publik di lapangan tidak mengalami perubahan yang berarti,” ungkapnya.
Menurut Bonnix, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan laporan keuangan daerah dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran dapat diukur kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
“Setiap rupiah yang dilaporkan dalam laporan keuangan harus bisa ditelusuri dampaknya terhadap penurunan kemiskinan, penanganan stunting, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Di situlah makna sesungguhnya dari pengelolaan keuangan yang akuntabel,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan aset, dan sistem pengadaan barang dan jasa yang terhubung secara real time. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memitigasi risiko fiskal daerah.
Lebih lanjut, Bonnix menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan daerah tidak boleh hanya ditujukan kepada BPK atau pemerintah pusat, tetapi juga harus dapat dipahami oleh masyarakat luas.
“Laporan keuangan daerah harus lebih komunikatif dan mudah dipahami publik. Transparansi yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat mengetahui dan menilai bagaimana uang daerah digunakan untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya opini WTP yang diraih, melainkan dari seberapa besar anggaran daerah mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.***
