Tujuh Ranperda Dibahas, Bupati Kudus Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang saat ini tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus.

Fokus utama yang disoroti meliputi pengamanan aset daerah, penyesuaian regulasi desa, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus, Senin, 15 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Sam’ani mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi ketujuh Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

“Semua pandangan, saran, dan masukan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan ketujuh Ranperda yang akan kita bahas bersama,” kata Sam’ani.

Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah perubahan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Kudus terus memperkuat pengamanan aset agar terhindar dari potensi sengketa maupun aset yang belum tercatat secara administrasi.

Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari rekonsiliasi data aset setiap triwulan, monitoring dan evaluasi perangkat daerah, penetapan status penggunaan aset, pemasangan tanda kepemilikan, hingga percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.

“Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah saat ini telah mencapai 94,65 persen. Ini menjadi bagian dari upaya penguatan perlindungan aset daerah,” ujarnya.

Sam’ani menambahkan bahwa perubahan perda tersebut juga menekankan penguatan pengamanan aset secara menyeluruh.

“Substansi perubahan perda telah memuat penguatan fisik aset, penguatan hukum melalui sertifikasi tanah, pengamanan administrasi melalui sensus, kodifikasi dan pelabelan aset, serta tertib administrasi dan inventarisasi,” tegasnya.