UMK Kudus 2027 Belum Ada Kesepakatan, Penentuan Tunggu Arahan Bupati

Rapat pembahasan penetapan UMK Kudus 2027 oleh Disnaker, perwakilan pekerja dan pengusaha di ruang rapat Disnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2027 belum menghasilkan kesepakatan antara perwakilan pekerja dan pengusaha.

Penentuan besaran upah tahun depan kini menunggu pertimbangan dan arahan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.

Rapat kedua Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus, Jumat, 20 November 2026, masih menyisakan perbedaan usulan dari kedua pihak.

Bacaan Lainnya

Dalam pembahasan tersebut, unsur serikat pekerja tetap mengajukan penghitungan kenaikan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sementara itu, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggunakan formula pertumbuhan ekonomi dan nilai alpha.

Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Catur Widiyatno, mengatakan masing-masing pihak memiliki pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan UMK. Karena belum tercapai kesepakatan, hasil pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada bupati.

“Dua usulan masih tetap ada. Kami menghormati usulan dari para buruh yang menggunakan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk penentuan UMK. Sementara Apindo menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan alpha. Dua-duanya boleh dan masing-masing memiliki pertimbangan,” ujar Catur.

Usulan dari kalangan pekerja dalam pembahasan tersebut berada di kisaran Rp 3,7 juta. Di sisi lain, Apindo juga melakukan penyesuaian terhadap nilai alpha yang digunakan dalam formula penghitungan upah.