Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan yang memfasilitasi antara perwakilan peserta ujian Perades dengan Unpad mengungkapkan, bahwa alasan Unpad itu tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama (PKS) yang telah disepakati sebelumnya.
Pihak universitas seharusnya mempunyai kewajiban menyediakan informasi real time hasil ujian penyaringan.
“Tapi Unpad ini tidak melakukan itu. Real time tidak sesuai dengan PKS,” tegas Masan.
Dengan apa yang dilakukan Unpad, banyak sanggahan yang diterima DPRD dari para peserta ujian. Banyak yang tidak terima dengan hasil yang diumumkan Unpad.
Hal inilah yang menurut Masan menyebabkan kegaduhan di Kabupaten Kudus. Padahal ujian dengan metode Computer Assisted Test (CAT) juga dilakukan di tes seleksi CPNS.
Namun tidak ada kasus yang dijelaskan Unpad.
“Ini yang menjadi persoalan, kesalahan-kesalahan 6ang dilakukan Unpad,” kata Masan.
Dengan hasil audiensi pagi ini, untuk keputusan selanjutnya perlu dilakukan rapat lebih lanjut. Besok rencananya, pihak desan akan kembali mengundang pihak Unpad untuk kembali beraudiensi, menentukan langkah selanjutnya. Ada ujian ulang atau seperti apa.***
