KUDUS, ZONANEWS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyoroti terkait rencana penyesuaian alokasi pokok pikiran (Pokir) mulai tahun anggaran 2026.
Setelah adanya keputusan pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan, anggaran pokir DPRD akan disesuaikan dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati.
Sejumlah fraksi di DPRD Kudus memberikan tanggapannya terkait rencana tersebut dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 14 November 2025 lalu.
Salah satunya adalah Fraksi Golkar. Dalam rapat tersebut, fraksi Golkar sependapat bahwa pokir DPRD sebagai perwujuduan aspirasi masyarakat harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan bahwa pokir yang biasa untuk beberapa kegiatan, harus dihapus dan disesuaikan dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati atau kegiatan-kegiatan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“(Penyesuaian pokir) Itu sesuai arahan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Silakan dewan-dewan menyesuaikan visi misi Bupati atau kegiatan di OPD-OPD,” jawabnya.
