“Reses masih ada, yang gak ada pokir yang diploting (dipetakan),” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus, Masan menilai bahwa kritik dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bagian dari fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Pokir selama ini menjadi salah satu jalur penyerapan aspirasi masyarakat. Kami berharap, meskipun mekanisme pokir dihapus, pemerintah tetap menjamin bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan tidak terhambat,” ujar Masan.
Pihaknya melanjutkan, DPRD Kudus mendukung regulasi nasional, namun mereka juga ingin memastikan bahwa ruang bagi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi konstituen tidak berkurang.
Selanjutnya, Masan berharap, DPRD dan pemerintah daerah harus berjalan seiringan, agar APBD tahun anggaran 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat.***
