Menurutnya, layanan penerbitan NIB di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kudus tetap berjalan normal meski sebagian petugas diterjunkan ke kecamatan untuk mendukung program Sehati.
Program tersebut, lanjut dia, menjadi langkah awal mempersiapkan UMKM menghadapi aturan kewajiban sertifikasi halal yang akan diterapkan secara bertahap oleh pemerintah pusat.
“Ke depan sertifikat halal ini akan menjadi persyaratan untuk berbagai produk. Karena itu UMKM kecil dan risiko rendah kita dorong memanfaatkan program Sehati yang gratis ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh produk olahan makanan dan minuman pada dasarnya wajib memiliki sertifikat halal, termasuk pedagang kaki lima maupun kedai minuman yang memproduksi sendiri dagangannya.
“Kalau yang dijual itu produk pabrikan yang sudah bersertifikat halal tentu tidak perlu lagi. Tapi kalau olahan sendiri memang harus mengurus sertifikat halal,” ungkapnya.
Program Sehati gratis tersebut dibatasi hingga Oktober 2026. Apabila pelaku usaha belum mengurus sertifikat halal setelah batas waktu yang ditentukan, dimungkinkan ada sanksi sesuai regulasi yang berlaku.
“Kalau sesuai regulasi memang ada sanksi, tetapi kebijakan ke depan tetap menunggu pemerintah pusat. Yang jelas kami mendorong semua
pelaku usaha minimal sudah memiliki NIB karena itu penting untuk layanan perbankan, perpajakan, maupun kerja sama usaha,” tandasnya.
