KUDUS, ZONANEWS.ID – Pembahasan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2027 masih belum menemukan titik temu. Kalangan buruh dan pengusaha mengajukan dua metode penghitungan berbeda, yakni berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan formula pengupahan.
Perbedaan pandangan tersebut membuat besaran usulan UMK Kudus tahun depan belum dapat ditentukan. Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kudus masih akan melanjutkan pembahasan untuk mencari kesepakatan sebelum usulan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Disnakerperinkop UKM Kudus, Agus Juanto, mengatakan pertemuan awal Dewan Pengupahan menjadi forum bagi masing-masing unsur untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan terkait penetapan upah minimum.
Dalam pembahasan tersebut, serikat pekerja mengusulkan penghitungan berdasarkan KHL. Sementara pihak pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memilih menggunakan formula pengupahan.
“Ini baru rapat permulaan. Masing-masing menyampaikan pendapat terkait usulan upah minimum 2027. Namun, untuk besaran maupun dasar penghitungannya memang belum ada kesepakatan,” kata Agus, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, terdapat dua alternatif dasar penghitungan upah minimum, yakni menggunakan formula dengan nilai alfa antara 0,5 hingga 1 atau mengacu pada kebutuhan hidup layak.
Serikat pekerja mengajukan penghitungan sebesar 90 persen dari nilai KHL Kudus. Sedangkan Apindo masih mengusulkan formula pengupahan, dengan nilai alfa yang belum ditentukan.
Perbedaan tersebut turut dipengaruhi kondisi ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada 2025 tercatat sebesar 0,98 persen. Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan kalangan pekerja dalam mendorong penggunaan KHL sebagai dasar penetapan upah.
“Pertumbuhan ekonomi Kudus hanya 0,98 persen. Karena itu, serikat pekerja cenderung mengusulkan KHL. Sedangkan Apindo mengajukan formula. Perbedaan inilah yang masih perlu dibahas bersama,” jelas Agus.
Nilai KHL Kudus yang menjadi acuan dalam pembahasan tercatat sebesar Rp4.204.690. Data tersebut merupakan hasil pengolahan survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu pada data yang disampaikan melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan kepada gubernur.
