Minta ASN Amanah, Pemkab Kudus Andalkan “Share Live” di Aplikasi WhatsApp untuk Pengawasan WFH

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. (Foto: Siti Islamiyah/Zonanews.id)

Pihaknya juga berharap agar setiap pimpinan OPD dapat melakukan pengawasan secara ketat. Apabila nanti ditemukan ASN yang WFH namun berada di luar rumah bukan karena alasan bertugas, maka Pemkab Kudus akan memberikan sanksi tegas.

“Jadi bukan share location yang kita pakai, tapi share live yang kalau bergerak kemana akan kelihatan. Sementara ini mampu pengawasan di tahap itu, semoga teman-teman ASN tidak menyalahgunakan atau melakukan kecurangan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Tulus menyampaikan bahwa ke depan BKPSDM Kudus akan kembali mengembangkan aplikasi Si Hadir agar setiap ASN bisa menyertakan foto saat melaksanakan WFH. Namun, pengembangan ini masih dalam proses kajian.

Bacaan Lainnya

Ia menghitung, saat ini ada sekitar 9 ribu lebih pegawai yang tercatat sebagai ASN di lingkungan Pemkab Kudus, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nantinya, kebijakan WFH yang akan diterapkan di Kabupaten Kudus mencakup 50 persen ASN di masing-masing OPD. WFH tidak sepenuhnya diberlakukan bagi OPD, namun ada jabatan maupun OPD tertentu yang masih diwajibkan bekerja dari kantor.

“Seperti pejabat Eselon I, Eselon II,Eselon III, lurah, camat itu masih WFO (bekerja dari kantor). Kalau OPD yang masih WFO ada Disdukcapil, Perizinan, Satpol PP, BPBD. Ada juga unit di OPD yang harus WFO seperti persampahan, puskesmas, rumah sakit, dan UPT pajak,” tukasnya. ***