PATI, ZONANEWS.ID – Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pati 2027 menjadi ajang tarik ulur antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha.
Serikat pekerja mengusulkan kenaikan hingga 80 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL). Namun pengusaha hanya menyepakati kenaikan sebesar 77 persen. Kini, keputusan akhir berada di tangan kepala daerah.
Perbedaan usulan tersebut mengemuka dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Pati di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Jumat, 20 November 2026.
Sidang itu mempertemukan unsur Pemerintah Kabupaten Pati, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Rapat untuk membahas besaran UMK yang akan diberlakukan mulai 2027.
Sejumlah organisasi buruh turut mengawal jalannya pembahasan. Di antaranya Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Selain itu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP).
Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSP RTMM SPSI Kabupaten Pati, Tri Suprapto mengatakan, pembahasan sidang kali ini menghasilkan dua usulan berbeda terkait besaran kenaikan UMK 2027.
Menurutnya, pada awal pembahasan terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar perhitungan upah. Pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, sementara serikat pekerja mengusulkan penggunaan standar kebutuhan hidup layak (KHL).
“Awalnya menggunakan PP Nomor 49 Tahun 2025, sedangkan serikat pekerja mengusulkan memakai KHL. Dalam sidang tadi sudah disepakati menggunakan KHL,” ujar Tri Suprapto.
