“Kita bantukan juga untuk UMKM agar kemudian UMKM-nya punya energi gratis. Sampai hari ini kita kembangkan, bahkan dari APBN juga memperhatikan itu. Akhirnya kita memang Jawa Tengah, dalam konteks transisi energi antarprovinsi di nasional, termasuk yang baik, yang jadi pelopor,” paparnya.
Lebih jauh, Sujarwanto menjelaskan PLTS dapat memberikan keringanan, khususnya pada sektor publik, seperti UMKM, sekolah, dan pondok pesantren. Apalagi, yang membutuhkan listrik untuk produksi pada siang hari, akan terasa jauh efisien.
Dia mencontohkan, bantuan PLTS di salah satu UMKM kerajinan rotan dan mebel di Desa Trangsan, Sukoharjo. Untuk alat produksi penekuk rotan dan mesin ketam yang memerlukan daya besar, dapat disuplai listriknya secara gratis melalui tenaga matahari. Bahkan, di sektor pertanian, energi tenaga surya bisa digunakan untuk menghidupkan mesin pompa air untuk mengairi sawah.
“Padahal kalau pakai energi PLN (listrik batubara) harus berapa membayarnya. Pertanian juga sama, sudah mulai jalan. Saya kasih contoh di Purworejo, Kebumen, ternyata ramai-ramai petani melakukan pengairan, tidak lagi pakai diesel, tapi pakai surya,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
Menurutnya, bantuan PLTS dari pemerintah memang menyasar ke sektor publik, seperti sekolah dan pondok pesantren. Apalagi, salah satu persoalan di ponpes adalah biaya listrik yang relatif besar.
Oleh karena itu PLTS ini diharapkan bisa memberikan keringanan bagi pengasuh ponpes.
Wagub juga berharap pemanfaatan energi matahari ini dapat dilakukan oleh seluruh pihak.
Dia menilai Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa ini, memiliki suplai panas matahari berlimpah. Potensi itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik.
“Manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan matahari. Kita punya energi yang besar dan gratis. Ayo kita manfaatkan dengan maksimal. Kita dekatkan (PLTS) ini dengan pesantren, agar nantinya mereka bisa ikut mempelajari dan turut membantu masyarakat lainnya,” imbuhnya.***
