DKK Kudus Siapkan Pengukuran Dampak MBG, Risiko Obesitas Siswa Ikut Dipantau

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), dr. Abdul Hakam. (Foto: Siti Islamiyah/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mulai menyiapkan metode untuk mengukur dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kondisi gizi dan tumbuh kembang siswa. 

Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada upaya meningkatkan berat dan tinggi badan, tetapi juga untuk mendeteksi kemungkinan munculnya kasus kelebihan berat badan atau obesitas.

Kepala DKK Kudus, Abdul Hakam, mengatakan pemantauan dampak MBG menjadi salah satu agenda yang perlu segera dilakukan. Setiap puskesmas nantinya diharapkan ikut mengampu siswa penerima program sehingga perkembangan kondisi gizi anak dapat diketahui secara berkala.

Bacaan Lainnya

”Impak dari pemberian MBG di sekolahan. Semua puskesmas itu harus mengampu semua murid-murid yang mendapatkan MBG,” kata Hakam, Selasa, 8 September 2026.

Menurutnya, pengukuran harus diawali dengan pengumpulan data dasar setiap siswa, terutama berat dan tinggi badan. Data tersebut akan menjadi acuan untuk membandingkan kondisi anak setelah mendapatkan makanan bergizi secara rutin dalam periode tertentu.

Pelaksanaan pendataan akan membutuhkan koordinasi antara DKK dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora). Unit Kesehatan Sekolah (UKS) juga akan dioptimalkan sebagai salah satu sarana untuk membantu proses pemantauan kondisi kesehatan dan gizi siswa.

DKK Kudus memperkirakan dampak program mulai dapat terlihat dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan. 

Data awal yang dihimpun pada September akan dibandingkan dengan hasil pengukuran pada Desember, sehingga pada Januari diharapkan sudah tersedia gambaran mengenai perubahan kondisi gizi siswa setelah menerima MBG.

Hakam mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditandai dengan bertambahnya berat badan anak. 

Asupan makanan yang diberikan secara rutin tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing siswa agar tujuan memperbaiki status gizi tidak justru menimbulkan persoalan baru.