”Kita harapannya ke arah mengurangi stunting. Tapi selain itu, jangan sampai dengan adanya MBG malah menjadikan banyak obesitas,” tegasnya.
Potensi obesitas, lanjut Hakam, perlu mendapat perhatian khusus terutama pada siswa di wilayah perkotaan dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif lebih baik.
Setiap anak memiliki kebutuhan gizi berbeda, sehingga perkembangan berat dan tinggi badan harus dilihat berdasarkan kondisi masing-masing siswa.
Jika hasil pemantauan nantinya menunjukkan adanya peningkatan kasus obesitas, DKK dapat memberikan rekomendasi penyesuaian menu bagi siswa yang mengalami kelebihan berat badan.
Namun, mekanisme tersebut masih dibahas karena pelaksanaan MBG merupakan program nasional yang mengikuti standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
”Skema ini masih dalam tahap pembahasan karena MBG merupakan program nasional yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan,” ungkap Hakam.
Untuk menjaga efektivitas pendataan sekaligus tidak membebani sekolah, pengukuran berat badan direncanakan dilakukan setiap tiga bulan dan tinggi badan setiap enam bulan.
Di sisi lain, DKK juga menekankan aspek kebersihan penyelenggaraan MBG, termasuk persoalan pengolahan limbah dan sarana yang mengalami kebocoran, yang penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor. ***
