“Harapannya kalau semuanya sudah tersertifikasi, insya Allah kasus-kasus keracunan bisa diminimalisasi. Selama ini kalau pun ada, langsung tertangani di puskesmas atau rumah sakit, sehingga kondisi tetap terkendali,” tambahnya.
Eni juga mengingatkan pihak sekolah agar aktif mengawasi kualitas makanan yang diterima dari SPPG. Jika ditemukan kondisi yang tidak layak, sekolah dapat berkomunikasi dengan pengelola SPPG agar tidak sampai dikonsumsi siswa.
“Pencegahannya adalah menyiapkan makanan sesuai standar waktu. Masak, pemorsian, hingga pengiriman harus tepat, tidak boleh lebih dari 20 menit pengiriman. Itu sudah ada aturannya,” tegasnya.
Eni menekankan, program SPPG tidak hanya soal distribusi makanan bergizi, tetapi juga menyangkut edukasi, kepatuhan standar kebersihan, serta kerja sama antara pengelola, sekolah, dan orang tua.
“Dengan pengawasan bersama, insya Allah program ini bisa berjalan baik dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak sekolah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, SPPG Tanjungrejo merupakan dapur MBG ke-19 yang telah beroperasi di Kabupaten Kudus. Dapur ini menyasar sekitar 3.018 siswa dari 26 sekolah dan pondok pesantren. Targetnya Kudus akan mendirikan 81 SPPG. ***
