“Kami ingin mencari jalan tengah. Masyarakat tetap terbantu, tapi keuangan daerah juga tidak terganggu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menegaskan bahwa penerapan opsen PKB bukan berarti ada pajak baru.
Ia menyebut PKB merupakan pajak provinsi, sedangkan kabupaten hanya menerima bagian dari hasil pembagiannya.
“PKB itu pajak provinsi. Kabupaten mendapatkan bagian dari opsen sebagai pendapatan daerah. Jadi ini bukan pajak baru,” tegasnya.
Djati menjelaskan, munculnya anggapan kenaikan pajak disebabkan sebelumnya masyarakat membayar PKB saat masih diberlakukan diskon.
“Waktu diskon berakhir dan tarif kembali normal, masyarakat merasa seperti ada kenaikan. Padahal tarifnya sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Ia menambahkan, penerimaan dari sektor PKB sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, perlu dipahami bahwa kebijakan ini tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan daerah,” pungkasnya.***
