Selain pengelolaan aset, Bupati juga menjelaskan langkah pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan jalan yang dipengaruhi meningkatnya kendaraan bertonase besar serta perubahan iklim yang berdampak pada infrastruktur.
Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan kendaraan over dimension dan over loading (ODOL), pemeliharaan jalan secara rutin, peningkatan kapasitas drainase jalan, serta mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pada pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sam’ani menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh membutuhkan sinergi berbagai pihak.
“Pemerintah Kabupaten Kudus berkolaborasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah desa dan pelibatan peran masyarakat termasuk peran instansi swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” jelasnya.
Sementara terkait perubahan regulasi desa, Pemkab Kudus memastikan substansi aturan telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa beserta aturan turunannya.
Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa akan tetap mengedepankan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel.
“Langkah yang kami lakukan dengan pengaturan tahapan yang jelas, keterbukaan informasi, penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, penyediaan mekanisme pengaduan, serta pelibatan berbagai unsur masyarakat dan aparatur pemerintah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Sam’ani juga menjawab pandangan fraksi terkait penataan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, perubahan struktur organisasi diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan perubahan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kinerja pelayanan publik,” katanya.
Ia memastikan proses penyesuaian organisasi akan dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Penataan personel, sinkronisasi perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian dari langkah yang telah disiapkan Pemkab Kudus dalam mendukung reformasi birokrasi tersebut.***
