“Paling tidak sekarang yang skala menengah (perusahaan) memberikan kontribusinya. Karena banyak yang diam mendirikan bangunan tanpa izin IMB,” ungkapnya.
Sejauh ini, CSR dari perusahaan untuk Kudus sangat membantu. Ada perusahaan yang sudah memberikan CSR-nya lebih dari standar, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak sama sekali.
Untuk itu, bila nanti ada Ranperda CSR, Pemkab Kudus berupaya agar semua perusahaan di Kudus bisa terjaring. Disesuaikan dengan Perda CSR yang disahkan nantinya.
Di samping itu, Hartopo juga mengatakan perlu adanya kajian lebih dalam terkait Ranperda yang diusulkan legislatif maupun eksekutif di Kudus. Mana yang menjadi prioritas, memang perlu dibahas lebih detail.
“Baik itu terkait (Ranperda) inisiatif maupun Ranperda eksekutif, jadi apa yang akan menjadi Perda harus betul-betul digodok, disesuaikan dengan baik dengan peraturan lainnya,” ungkapnya.
Bahkan setelah rapat paripurna ini pun, menurut Hartopo masih adanya proses public hearing. Mendengarkan pendapat pihak lain yang juga dibutuhkan untuk memutuskan Ranperda menjadi Perda Kabupaten Kudus 2023.***
