“Pengawasan kita menggunakan absensi melalui SI HADIR ada tiga kali laporan, jam 7.30, 09.00 dan 11.00, sesuai dg ketentuan yang sudah kita sampaikan di OPD,” terangnya.
Tulus pun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait sampai kapan kebijakan WFH bagi ASN akan diterapkan. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, termasuk jangka waktu pelaksanaan.
“Berlangsung sampai dengan nanti ada petunjuk lain dari pemerintah pusat, sifatnya pemerintah daerah hanya melakukan instruksi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan tugas WFH ini benar-benar dilaksanakan dengan baik,” tandasnya.
Untuk diketahui, kebijakan WFH ini ditujukan dalam rangka penghematan energi, khususnya pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Penghematan konsumsi BBM di Kabupaten Kudus telah dipangkas dengan target bisa menyimpan sekitar 20 hingga 25 persen. Harapannya, dengan adanya WFH ada dampak yang lebih maksimal terhadap penghematan energi dari ASN.
Tidak semua ASN diterapkan WFH, beberapa jabatan dan OPD ada yang diwajibkan tetap bekerja dari kantor. Seperti pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, lurah, camat, sedangkan untuk OPD termasuk Disdukcapil, Perizinan, Satpol PP dan BPBD. ***
