Alasannya tidak ada yang bertanggungjawab menerima anggaran.
“Plt tidak berhak (menerima anggaran), dia hanya berhak menggunakan anggaran yang ada, tidak bisa mengusulkan,” ujar Alun.
Selanjutnya, Alun bersama Pengcab lainnya akan terus berusaha agar Musorkab segera dilakukan. Bila Plt Ketua KONI Kudus masih enggan merealisasikan, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak provinsi.
“Kita hanya peduli olahraga tanpa tendensi apapun, masalah nanti ada kontestasi ketua (KONI), monggo siapapun berhak mencalonkan diri, yang penting memperbaiki KONI lebih baik ke depan,” ungkapnya.
Ke depan, Alun berharap adanya sosok Ketua KONI yang bisa merangkul semua pihak. Baik di dalam tubuh KONI maupun di luar unsur KONI, terutama yang menyambung dengan pemerintah, kejaksaan, kepolisian, hingga pihak swasta yang memang dibutuhkan.
“Jadi bisa menyambung dengan semuanya, sehingga olahraga jangan dicampuradukkan dengan politik dan sebagainya, kasihan atlet dan pelatih,” katanya.
Di samping itu, Ketua DPRD Kudus Masan juga memberikan pendapatnya terkait Ketua KONI definitif. Pihaknya berharap, ketua yang terpilih nantinya adalah seseorang yang paham tentang olahraga dan paham tentang Kudus.
“Jangan sampai olahraga dipegang orang yang tidak paham olahraga, maka harusnya KONI ketuanya yang paham olahraga dan paham Kudus, sehingga semuanya bisa menjadi baik,” tegasnya.***
