Pendapatan Daerah Melampaui Target, DPRD Kudus Dorong Optimalisasi Belanja APBD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap pandangan umum fraksi. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap pandangan umum fraksi.

Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Rabu, 1 Juli 2026, sejumlah fraksi memberikan apresiasi atas kinerja pendapatan daerah yang melampaui target, namun meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja agar manfaat anggaran lebih dirasakan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, dan dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Birton, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPRD dan pimpinan perangkat daerah.

Masan menjelaskan, agenda paripurna merupakan tahapan lanjutan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD setelah sebelumnya masing-masing fraksi menyusun pandangan umum melalui rapat internal.

“Dalam hal Ranperda berasal dari Bupati, dilakukan kegiatan pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda. Untuk efisiensi waktu, pembacaan pandangan umum fraksi diwakili oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas persetujuan seluruh anggota dewan,” jelasnya.

Salah satu pandangan yang menjadi perhatian datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui Ketua Fraksi, Sunarto, fraksi tersebut menilai keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari tercapainya target pendapatan, tetapi juga dari efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp 2,47 triliun atau 101,89 persen dari target sebesar Rp 2,43 triliun. Capaian itu dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar peningkatan pendapatan ke depan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target tahunan, melainkan juga melalui penguatan struktur ekonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perbaikan kualitas layanan publik.

“Kami mendorong agar peningkatan pendapatan tidak hanya bergantung pada pencapaian target tahunan, tetapi juga melalui penguatan basis ekonomi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih berkelanjutan,” ujar Sunarto.