Di sektor belanja, fraksi menyoroti realisasi anggaran sebesar Rp 2,45 triliun atau 92,93 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Menurut mereka, tingkat penyerapan tersebut masih menyisakan ruang evaluasi, terutama dalam aspek perencanaan program, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga koordinasi antarperangkat daerah.
“Sisa belanja yang belum terealisasi hendaknya menjadi bahan evaluasi agar manfaat anggaran benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 232,74 miliar.
Menurut fraksi, besarnya SiLPA mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, namun juga mengindikasikan masih adanya program yang belum terlaksana secara optimal.
Karena itu, mereka meminta agar SiLPA pada tahun anggaran berikutnya diprioritaskan untuk membiayai sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan perlindungan sosial.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.
Ia memastikan seluruh saran, kritik, dan rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna selanjutnya.
“Kami akan menjawab dan menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi. Masukan tersebut menjadi evaluasi dan introspeksi bagi seluruh perangkat daerah agar kinerja pemerintah semakin baik,” kata Sam’ani.***
