Penantian Berakhir, 2.606 PPPK Paruh Waktu Pemkab Kudus Akhirnya Resmi Dilantik

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Kudus, Selasa, 30 Desember 2025. (Foto: Siti Islamiyah/Zonanews.id)

SK Bupati terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu berlaku mulai 1 Januari 2026. Artinya, mereka akan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak selayaknya ASN. Untuk gaji yang diterima sendiri ditetapkan minimal Rp 1 juta.

“Untuk gaji yang diterima nanti minimal Rp 1 juta, tapi untuk yang sudah bergaji di atas Rp 1 juta maka tidak ada perubahan,” ucapnya.

Perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu dilakukan tiap setahun sekali. Pada waktu itu pula akan dilakukan evaluasi. Apabila ditemukan adanya tindak pelanggaran ASN, memungkinkan tidak dilakukan perpanjangan kontrak.

Bacaan Lainnya

“Untuk aturan keseluruhan secara teknis, kami masih menunggu petunjuk teknis resmi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujarnya.

Sementara itu, Miftahur Rosyidin (37), tenaga operator di SDN 1 Golantepus yang menerima SK PPPK Paruh Waktu, mengaku senang karena telah mendapatkan kejelasan status sebagai ASN di lingkungan Pemkab Kudus.

“Saya sudah mengabdi di sekolah mulai tahun 2010, sekarang karena kita punya dasar SK Bupati jadi lebih tenang. Ke depan insyaallah lebih menjanjikan, dulu kan SK-nya dari komite sekolah, jadi kurang kuat,” ucapnya.

Ia pun menegaskan akan lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugas di sekolah. Hal ini sesuai dengan arahan Bupati Kudus saat menyerahkan SK Paruh Waktu pada pagi tadi. ***