KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyiapkan langkah untuk memperkuat koordinasi antara organisasi relawan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus.
Salah satunya dengan membentuk wadah koordinasi resmi bagi Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) agar memiliki kepengurusan dan legalitas yang jelas.
Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan polemik yang belakangan terjadi antara FRPB dan BPBD Kudus. Pemkab berharap persoalan komunikasi yang muncul tidak menghambat kerja sama dalam kegiatan kemanusiaan, khususnya ketika terjadi bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Eko Djumartono, mengatakan rencana pembentukan forum tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sejumlah organisasi relawan yang difasilitasi Pemkab Kudus pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai organisasi relawan sepakat perlunya sebuah wadah yang dapat menjadi penghubung antara relawan dengan BPBD. Namun, hingga saat ini forum tersebut belum memiliki struktur kepengurusan maupun legalitas secara resmi.
Oleh karena itu, Pemkab Kudus berencana melengkapi administrasi pembentukan forum melalui berita acara dan surat keputusan (SK).
Eko menegaskan, keberadaan forum tersebut bukan untuk membentuk lembaga tandingan BPBD. Sebaliknya, wadah itu diharapkan menjadi sarana komunikasi dan koordinasi agar seluruh potensi relawan di Kabupaten Kudus dapat terorganisasi dengan lebih baik.
”Forum ini bukan untuk menyaingi BPBD. Justru menjadi jembatan antara teman-teman relawan dengan BPBD agar bisa saling membantu. Kami ingin semua potensi yang ada bisa dikoordinasikan dengan baik,” jelasnya, Selasa, 10 November 2026.
Selain menyiapkan legalitas, Pemkab Kudus juga mempertimbangkan penyediaan tempat berkumpul bagi organisasi relawan. Salah satu alternatif yang sedang dikaji yakni memanfaatkan rumah dinas milik pemerintah daerah yang saat ini tidak ditempati.
Menurut Eko, penyediaan lokasi tersebut menjadi salah satu perhatian karena FRPB memiliki cukup banyak personel dan peralatan yang membutuhkan ruang memadai.
Sebelumnya, pemindahan basecamp relawan sempat direncanakan bersamaan dengan penataan ruang relawan di bawah tangga kantor BPBD. Namun, pemerintah daerah mencoba mencari alternatif tempat lain yang dinilai lebih memungkinkan untuk menunjang aktivitas organisasi relawan.
