Terkait status tanah di lingkungan kantor BPBD Kudus, Eko memastikan bahwa lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah. Berdasarkan sertifikat yang dimiliki Pemkab Kudus, tanah di Kelurahan Mlatinorowito tercatat dalam Sertifikat Nomor 49 dengan luas 3.506 meter persegi. Bangunan yang berdiri di atasnya juga tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Penanganannya tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Karena itu, keterlibatan masyarakat melalui berbagai organisasi relawan, termasuk Kencana dan Desa Tangguh Bencana (Destana), dinilai penting untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus.
”BPBD tanpa relawan bisa apa, mengandalkan BPBD sendiri ya tidak bisa. Mumpung ada yang membantu tanpa pamrih, mari kita rangkul dan bekerja sama. Ini bukan soal siapa yang paling berjasa, tetapi bagaimana semuanya bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.
Eko mengakui, polemik antara BPBD dan FRPB perlu diselesaikan melalui perbaikan komunikasi serta hubungan antarpihak. Termasuk meluruskan kemungkinan kesalahpahaman terkait standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan dalam penanganan bencana.
Ia berharap hubungan kedua pihak dapat kembali berjalan harmonis. Sebab, meskipun nantinya FRPB telah memiliki legalitas resmi, koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus tetap berada di bawah kewenangan BPBD.
Sementara itu, terkait aspirasi sejumlah relawan yang meminta evaluasi terhadap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kudus, Eko mempersilakan agar hal tersebut disampaikan kepada Bupati Kudus sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.
Ia juga menyambut baik berbagai kritik serta masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan, termasuk dalam penanganan kebencanaan.
Eko turut menyayangkan aksi pembakaran kaos yang sempat viral di media sosial. Ia berharap kejadian tersebut tidak semakin memperkeruh hubungan antarpihak yang sejatinya memiliki tujuan sama dalam menjalankan misi kemanusiaan.
”Kami tidak ingin ketika terjadi bencana nanti ada pihak yang merasa tidak dianggap atau tidak dilibatkan. Yang terpenting semua bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Pada dasarnya, tujuan kita sama untuk Kabupaten Kudus,” tandasnya.***
