KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan membidik Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 778,82 miliar pada 2027.
Target tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Besaran PAD yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 itu mencapai 41,80 persen dari total pendapatan daerah.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kudus menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi, pembenahan pengelolaan piutang, digitalisasi transaksi, hingga pemanfaatan aset daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2027 pada Selasa, 10 November 2026.
Sam’ani menjelaskan, peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Upaya tersebut mencakup pemutakhiran data potensi pendapatan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan, serta penyesuaian nilai objek pajak berdasarkan harga yang wajar sesuai ketentuan.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Karena itu, optimalisasi penerimaan tidak diarahkan pada kebijakan menaikkan tarif pajak maupun retribusi.
“Kami berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, pelaksanaannya sedapat mungkin tidak dilakukan dengan menaikkan tarif, sehingga tidak menambah beban masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan terhadap piutang daerah, termasuk melalui penagihan dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan sistem pembayaran juga menjadi bagian dari strategi peningkatan PAD. Pemkab Kudus berencana memperluas transaksi non-tunai melalui program Kudus Digital untuk mendorong pengelolaan pendapatan yang lebih transparan dan akuntabel.
Optimalisasi aset milik daerah juga akan dilakukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah. Pemerintah turut menyiapkan pemberian insentif pajak dan retribusi serta meningkatkan koordinasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Di sisi lain, pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diperkuat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah sehingga kontribusi dividen terhadap PAD semakin optimal.
