Fitriyanto menargetkan, penyusunan Perbup terkait retribusi PBG dan SLF bagi Ponpes serta rumah ibadah bisa selesai secepatnya.
“Harapan kami, secepatnya bisa direalisasikan,” katanya.
Ketika Perbup sudah disahkan, DPMPTS Kudus akan aktif menyosialisasikan terkait kebijakan baru pemerintah daerah tersebut. Terlebih dari catatan DPMPTS Kudus, rata-rata Ponpes maupun rumah ibadah di wilayah Kudus belum memiliki PBG.
“Ke depan akan kami sosialisasikan kebijakan ini, semoga banyak yang mengurus PBG,” harap Fitriyanto.
Sebelumnya, kebijakan menggratiskan retribusi PBG-SLF hingga memberikan pendampingan teknis pembangunan untuk Ponpes dan rumah ibadah, disampaikan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris dengan tujuan agar konstruksi bangunan aman untuk semua orang, termasuk untuk para santri.***
