Pemanfaatan Alun-Alun Simpang Tujuh Disorot, Pemkab Kudus Siapkan Regulasi

Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Aktivitas di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus bakal mendapat penataan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tengah menyiapkan aturan khusus untuk mengatur pemanfaatan ruang publik tersebut.

Langkah ini diambil setelah pemerintah daerah menerima sejumlah masukan mengenai tingginya intensitas kegiatan di Alun-Alun Simpang Tujuh.

Bacaan Lainnya

Pemkab Kudus menilai perlu ada pedoman yang lebih jelas agar berbagai kegiatan tetap berjalan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Kepala Bidang PKPLH Kudus Mukhlisin mengatakan, penyusunan aturan tersebut dilakukan berdasarkan arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Eko Djumartono.

Pemkab Kudus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan terlebih dahulu membahas bentuk regulasi yang akan digunakan. Aturan tersebut dapat berupa peraturan bupati maupun bentuk regulasi lainnya.

”Sesuai arahan Bapak Sekda, kami bersama OPD terkait akan menyiapkan rancangan regulasi, baik berupa peraturan bupati maupun bentuk regulasi lainnya, terkait pemanfaatan Alun-Alun Simpang Tujuh,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Menurut Mukhlisin, proses penyusunan aturan akan melibatkan berbagai pihak. Pemkab Kudus tidak hanya mengandalkan pembahasan internal, tetapi juga akan mendengarkan pandangan dari pemangku kepentingan di luar pemerintahan.

Masukan tersebut nantinya menjadi bagian dari bahan pembahasan sebelum regulasi ditetapkan. Pemkab Kudus juga akan menggelar public hearing sebagai wadah untuk menghimpun saran dan pendapat.

”Dalam penyusunannya, kami akan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memberikan masukan dan saran. Prosesnya juga akan dilakukan melalui public hearing,” ujarnya.

Wacana penataan penggunaan Alun-Alun Simpang Tujuh sebelumnya mencuat dalam audiensi antara Pemkab Kudus dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reformasi Menuju Indonesia Baru pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Audiensi tersebut dilakukan setelah LSM Reformasi menggelar aksi demonstrasi. Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan terkait pemanfaatan fasilitas publik menjadi bahan pembahasan.