KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendorong para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memastikan data dan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) mereka telah lengkap.
Kelengkapan adminduk dinilai penting karena menjadi salah satu dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan pemerintah, termasuk program jaminan sosial.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus.
Menurut Sam’ani, pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara setara. Penghayat kepercayaan juga memiliki ruang yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik.
“Kita sampaikan bahwa mereka juga punya ruang yang sama, punya hak yang sama di Kabupaten Kudus, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Rabu, 7 Oktober 2026.
Ia mengatakan, keberadaan penghayat kepercayaan merupakan bagian dari keberagaman masyarakat di Kabupaten Kudus. Karena itu, pembinaan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memperkuat hubungan antarmasyarakat sekaligus menjaga suasana daerah tetap kondusif.
Sam’ani berharap kegiatan pembinaan tidak berhenti sebagai agenda rutin. Menurutnya, komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan penghayat kepercayaan perlu terus dibangun agar tercipta hubungan yang harmonis.
“Semoga dengan adanya pembinaan ini semakin memperkuat rasa persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga Kabupaten Kudus ini kondusif dengan situasi yang aman,” ujarnya.
Selain pembinaan, persoalan administrasi kependudukan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Sam’ani meminta penghayat kepercayaan yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera berkoordinasi dengan dinas terkait.
Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kata dia, memiliki peran penting dalam mengakses sejumlah program pemerintah.
“Silakan berkomunikasi dengan dinas terkait. Dengan pendaftaran penganut kepercayaan,” jelasnya.
Sam’ani mencontohkan, kepemilikan KTP dapat membantu pemerintah dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan program jaminan sosial.
