Bagi warga yang masuk kategori tidak mampu, data kependudukan dapat menjadi salah satu dasar untuk mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau sudah punya KTP, nanti bisa dimasukkan di BPJS Kesehatan PBI kita kalau tidak mampu, bukan peserta aktif atau peserta iuran,” katanya.
Tidak hanya jaminan kesehatan, pemerintah juga membuka peluang bagi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk mempermudah proses pengurusan dokumen, Pemkab Kudus juga menyediakan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola.
Warga yang mengalami kendala atau kesulitan mendatangi lokasi pelayanan dapat memperoleh pelayanan melalui mekanisme tersebut.
“Sudah jalan, sudah ada layanan. Ada yang didatangi ke rumah. Jemput bola ada,” ungkap Sam’ani.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan pembinaan, jumlah penghayat kepercayaan yang tercatat di Kabupaten Kudus mencapai 461 orang.
Sam’ani menegaskan jumlah tersebut merupakan angka penghayat kepercayaan yang tercatat dalam data pemerintah. Ia bahkan meluruskan adanya penyebutan angka berbeda dalam pembicaraan sebelumnya.
“Totalnya 461 penghayat, bukan 477, 461,” ujarnya disambut tawa.
Pemkab Kudus berharap kelengkapan administrasi kependudukan dapat membuat penghayat kepercayaan lebih mudah mengakses berbagai pelayanan pemerintah. Di sisi lain, pembinaan diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.
Sam’ani menegaskan pemerintah akan terus mendorong penyelesaian persoalan administrasi yang masih dihadapi penghayat kepercayaan agar mereka dapat memperoleh hak pelayanan secara optimal.
“Kami terus mendorong agar persoalan administrasi yang masih dihadapi penghayat dapat diselesaikan. Dengan begitu, seluruh warga, termasuk penghayat kepercayaan, dapat memperoleh pelayanan publik dan jaminan sosial sesuai hak serta ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.***
