KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pada tahun 2026, sebanyak 30.344 pekerja rentan di Kabupaten Kudus mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Program tersebut menyasar para pekerja sektor informal yang selama ini belum memiliki perlindungan kerja memadai. Mereka di antaranya pengemudi ojek online, buruh angkut, pekerja lepas, tukang bangunan, pedagang kecil, hingga pekerja harian lainnya.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, menyampaikan bahwa perlindungan pekerja rentan di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Pada 2025 jumlah penerima perlindungan tercatat sekitar 26 ribu orang, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 30.344 pekerja,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan kuota penerima manfaat tersebut menjadi bukti tingginya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan.
Pemkab Kudus juga berupaya agar cakupan perlindungan dapat terus diperluas apabila dukungan anggaran memungkinkan.
Putut menjelaskan, selama ini pembiayaan program perlindungan pekerja rentan sebagian bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
