Pemahaman Samani hingga Hartopo Terkait Prosedur Penanganan Banjir di Kudus

Debat publik terakhir paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus dalam Pilkada serentak 2024 yang berlangsung di Ballroom Hotel Griptha Kudus pada Rabu, 13 November 2024. (Nila/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus periode 2024-2029 nomor urut 01 Samani-Bellinda dan paslon nomor urut 02 Hartopo-Mawahib memiliki pemahaman berbeda terkait prosedur penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Kudus.

Dalam debat terakhir paslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus pada Rabu, 13 November 2024 siang, kedua paslon menjelaskan pemahaman mereka terkait prosedur penanganan banjir di wilayah Kabupaten Kudus.

Hal itu dijelaskan kedua calon bupati Kudus saat menjawab pertanyaan yang telah disiapkan panelis dalam debat terakhir dua hari lalu.

Bacaan Lainnya

Di mana menurut penelis debat, selain mengantisipasi persoalan penyebab banjir, yang perlu dipikirkan adalah pemahaman bersama terkait prosedur penanganan bencana.

Pengalaman tahun lalu, meski banjir menerjang wilayah Kabupaten Demak, namun Kudus ikut repot mengurusi warga Demak yang terdampak banjir. Bahkan Pemkab Kudus terlihat gagap merespon para pengungsi karena ada pengusngsi yang ditolak.

Menurut Calon Bupati Kudus nomor urut 01, Samani Intakoris, bencana itu tidak mengenal batas administrasi.

“Siapapun yang terdampak bencana harus diterima pihak yang bisa menangani. Mereka yang terdampak bencana harus diprioritaskan dan ditangani sebaik-baiknya,” ujar Samani.

Setiap kabupaten/kota yang berdampingan dikatakan Samani harus ikut membantui pengungsi. Pengungsi harus ditangani sebaik-baiknya, mulai dari pemenuhan konsumsi hingga kesehatan.

“Komitmen kami, membantu itu tidak mengenal batas administrasi. Semua wajib kita terima dan tangani sebaik-baiknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus itu pun akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat terkait kolaborasi penanganan bencana alam.