Sam’ani menegaskan, penguatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja. Besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah bukan menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu memastikan setiap program dan kegiatan memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar besar dari sisi angka, tetapi harus tepat sasaran, merata, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” ungkapnya.
Dalam RAPBD 2027, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama. Anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, meningkatkan mutu pembelajaran, serta mendukung program penunjang kesejahteraan guru swasta dan madrasah.
Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin baik dan mudah dijangkau.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga masuk dalam prioritas pembangunan. Salah satunya melalui dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memberikan pelatihan manajemen usaha dan memperluas akses pembiayaan.
Adapun usulan kerja sama koperasi dengan program LPG serta penyaluran bantuan sosial daerah akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kudus juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pinggiran, desa produktif, dan kawasan berbasis pariwisata. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Masan menyampaikan bahwa jawaban bupati merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2027. Melalui tahapan tersebut, pemerintah daerah memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan, saran, dan usulan yang disampaikan masing-masing fraksi.
Masan berharap seluruh masukan dari fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan rancangan anggaran daerah.
Sam’ani pun berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan daerah.
“Kami ingin pendapatan daerah terus meningkat, tetapi manfaatnya juga harus benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, pembangunan dapat berjalan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat Kudus semakin baik,” pungkasnya.***
