Musthofa Sebut Kudus sebagai Paku Bumi Pendidikan, Ingatkan Tata Kelola Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Akuntabel

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi XI, Musthofa. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi XI, Musthofa, mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran pendidikan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.

Pesan tersebut disampaikan Musthofa dalam kegiatan sosialisasi akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu, 14 Oktober 2026.

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, untuk memaparkan tata kelola serta hasil pemeriksaan dana pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Musthofa menyebut Kudus sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan. Karena itu, ia berharap pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Kretek tetap terjaga dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

“Kudus merupakan paku bumi pendidikan. Harapan saya jangan sampai salah kelola,” kata Musthofa.

Ia menegaskan, besarnya perhatian terhadap sektor pendidikan harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Anggaran yang tersedia perlu dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan prioritas, disertai pencatatan administrasi yang tertib dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Musthofa juga menjelaskan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen untuk mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai peraturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui fungsi pengawasan, DPR dapat mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah, menyerap aspirasi masyarakat, serta meminta penjelasan apabila ditemukan persoalan dalam penggunaan anggaran.

Menurutnya, pengawasan terhadap dana pendidikan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif. Dengan tata kelola yang baik, anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.