KUDUS, ZONANEWS.ID – Aksi penyampaian aspirasi terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Bupati Kudus, Senin, 14 September 2026, berlangsung dengan suasana yang tidak biasa.
Di tengah aksi, sejumlah warga yang tergabung dalam massa demonstrasi justru dipersilakan masuk ke ruang kerja Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.
Salah satu warga bahkan mendapat kesempatan duduk di kursi kerja Bupati Kudus. Momen tersebut terjadi saat Sam’ani menerima massa dan berdialog mengenai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Warga bernama Markonah tampak menikmati momen tersebut. Ia duduk di balik meja kerja Bupati Kudus setelah dipersilakan masuk ke ruangan.
Tidak hanya Markonah, beberapa warga lainnya juga turut masuk ke ruang kerja orang nomor satu di Kabupaten Kudus tersebut.
Suasana di dalam ruangan terlihat lebih santai dibandingkan situasi aksi di luar kantor. Momen tersebut menjadi perhatian karena demonstran yang biasanya menyampaikan aspirasi dari luar gedung justru diberi kesempatan melihat langsung ruang kerja kepala daerah.
Saat berada di dalam ruangan, seorang warga bahkan terlihat membuka laci meja kerja Bupati. Warga tersebut kemudian mengambil beberapa barang yang tersimpan di dalamnya, termasuk kaus dan payung yang masih terbungkus plastik.
Setelah keluar dari ruang kerja Bupati Kudus, Markonah menjelaskan alasan dirinya ikut dalam aksi tersebut. Warga asal Kabupaten Pati itu mengaku hadir untuk memberikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kita ikut menyuarakan hati, mensuport teman-teman yang tujuannya baik,” ujar Markonah.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah apabila masih menemukan kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan atau program yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Apabila ada kekurangan dari pemerintahan untuk menjalankan tugas, kita perlu bersuara,” sambungnya.
Aksi tersebut digelar oleh Lembaga Aliansi Daerah Indonesia (LADI) Kudus bersama Aliansi Masyarakat Pantura (Matra) Kudus.
Puluhan warga mendatangi Kantor Bupati Kudus untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Program MBG. Massa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah moratorium atau penghentian sementara MBG hingga berbagai persoalan dalam pelaksanaannya dapat diperbaiki.
Massa juga memasang baliho yang berisi tuntutan penolakan pelaksanaan MBG sebelum adanya pembenahan tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Koordinator aksi, Sholeh Isman, mengatakan terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian massa. Selain moratorium MBG, mereka meminta pelaku UMKM dilibatkan dalam kemitraan penyediaan bahan pangan.
Mereka juga mendorong adanya standarisasi SPPG, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kamera CCTV serta mekanisme penanganan ketika terjadi pelanggaran maupun kasus keracunan.
“Sebenarnya tujuan program MBG baik, hanya saja tata kelolanya yang buruk, tidak ada payung hukum yang jelas serta tidak adanya tindakan ketika terjadi pelanggaran,” ujar Sholeh.
Ia menilai pelaku UMKM dan masyarakat lokal seharusnya memperoleh kesempatan lebih besar untuk masuk dalam rantai pasok program MBG.
