Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi meraih skor 4,91 berkat tingginya penggunaan telepon seluler, cakupan jaringan 4G, dan akses internet yang telah dimanfaatkan lebih dari 82 persen masyarakat.
Sementara itu, Pilar Institusi memperoleh skor 4,86 melalui capaian maksimal pada indikator transparansi anggaran, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, hingga akuntabilitas kinerja pemerintah yang mempertahankan predikat SAKIP BB.
Meski demikian, Pemkab Kudus juga memetakan sejumlah sektor yang masih memerlukan penguatan, di antaranya pasar produk, sistem keuangan, pasar tenaga kerja, dinamisme bisnis, stabilitas ekonomi makro, serta infrastruktur.
“Kami memanfaatkan hasil evaluasi ini sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan. Setiap kelemahan kami jadikan fokus intervensi agar daya saing daerah terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Sam’ani.
Menurutnya, strategi tersebut telah berdampak pada berbagai indikator pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus meningkat menjadi 77,94 pada 2025, angka kemiskinan turun menjadi 6,59 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berada di level 3,23 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah mencapai 99,32 persen, sehingga Kabupaten Kudus berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC).
Untuk menjaga tren tersebut, hasil evaluasi IDSD telah diintegrasikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Pada jangka pendek, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan SPAM, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyelenggaraan forum investasi, penyederhanaan perizinan melalui layanan OSS Jemput Bola, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Selanjutnya, pada tahap jangka menengah, fokus diarahkan pada penguatan konektivitas logistik, hilirisasi produk unggulan, digitalisasi UMKM, serta penyelarasan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri.
Sementara pada jangka panjang, Pemkab Kudus menargetkan terwujudnya daerah yang mandiri, kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, pembangunan Kudus akan semakin berkualitas, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” pungkas Sam’ani.***
