KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus menunjukkan langkah progresif dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui skema kolaborasi antara anggaran pemerintah dan dukungan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus, Sulistyowati, mengatakan bahwa pendekatan kolaboratif ini menjadi strategi utama untuk mempercepat perbaikan RTLH di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dengan memadukan sumber dana, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
“Program ini kami jalankan dengan mengombinasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, dan CSR perusahaan. Jadi penanganannya bisa lebih luas dan menyesuaikan kondisi rumah warga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan dari APBD difokuskan sebagai stimulan, terutama untuk rumah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang.
Sementara itu, untuk rumah dengan kondisi rusak berat, perbaikan didorong melalui dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kudus.
“APBD itu sifatnya pemicu. Untuk kerusakan berat, kami dorong perusahaan melalui CSR agar penanganannya bisa lebih optimal,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah perusahaan dari sektor industri besar telah berpartisipasi aktif dalam program ini. Kontribusi tersebut dinilai sangat membantu percepatan perbaikan rumah warga agar segera layak ditempati kembali.
