KUDUS, ZONANEWS.ID – Kenaikan harga material konstruksi berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2026.
Lonjakan paling signifikan terjadi pada material aspal yang harganya meningkat hampir 200 persen dibandingkan harga sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kudus harus menghitung ulang sejumlah target pengerjaan pembangunan, khususnya terkait volume pekerjaan agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Kepala DPUPR Kudus, Harry Wibowo, mengatakan kenaikan harga aspal menjadi persoalan tersendiri dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Sebab, peningkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan material konstruksi lainnya.
“Untuk material aspal, kenaikannya luar biasa, hampir 200 persen dari harga sebelumnya. Sedangkan material lainnya rata-rata naik sekitar 5 sampai 10 persen,” ujarnya, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Harry, perubahan harga tersebut berpengaruh terhadap perencanaan volume pekerjaan yang sebelumnya telah disusun. Oleh karena itu, pihaknya perlu melakukan penyesuaian agar pengerjaan proyek tetap dapat berjalan di tengah kenaikan biaya material.
Ia mencontohkan, pekerjaan yang awalnya direncanakan sepanjang 200 meter berpotensi disesuaikan menjadi 100 meter. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta harga material terbaru di lapangan.
“Kalau sebelumnya direncanakan 200 meter, bisa saja volumenya disesuaikan menjadi 100 meter. Kami harus menghitung kembali agar pekerjaan tetap bisa dilaksanakan dengan kondisi harga sekarang,” jelasnya.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, DPUPR Kudus telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Direktorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta bidang keuangan.
Koordinasi tersebut salah satunya membahas kemungkinan penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) agar perencanaan pembangunan dapat mengikuti perkembangan harga material konstruksi.
Khusus kenaikan harga aspal, DPUPR Kudus juga berkomunikasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Langkah itu dilakukan agar pemerintah provinsi dapat menyampaikan surat kepada Pertamina selaku produsen atau pemasok material aspal.
Pasalnya, harga aspal disebut mengalami peninjauan setiap dua pekan. Dengan demikian, perubahan harga tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak semakin menghambat pelaksanaan proyek di daerah.
