“Peran perusahaan sangat penting, terutama untuk mempercepat perbaikan rumah yang kondisinya sudah cukup parah,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui swadaya. Dengan bantuan sekitar Rp 20 juta per unit, warga diharapkan turut melengkapi kebutuhan perbaikan rumah mereka.
“Kami ingin ada partisipasi masyarakat. Dengan begitu, hasil perbaikan bisa lebih maksimal meskipun anggaran terbatas,” katanya.
Pendataan penerima bantuan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus. Proses ini dilakukan secara verifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pada tahap pertama, sekitar 100 unit rumah telah menjadi sasaran program. Saat ini, sebagian besar sudah memasuki tahap akhir pengerjaan dan tinggal proses finishing sebelum diserahterimakan kepada penerima.
“Progresnya sudah hampir selesai. Tinggal tahap akhir, setelah itu rumah bisa segera ditempati kembali oleh warga,” ungkapnya.
Rencananya, peresmian tahap pertama akan digelar pada April 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus. Namun, jadwal tersebut masih menunggu penyesuaian dengan agenda pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
Ke depan, program ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan cakupan yang lebih luas. Pemerintah optimistis kolaborasi antara sektor publik dan swasta mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam menuntaskan RTLH di Kudus.
“Dengan kolaborasi ini, kami yakin program bisa berjalan terus dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.***
