Kepala Desa di Kudus Bisa Terjerat Kasus Hukum Bila Tak Segera Lantik Perades Terpilih

Tes Seleksi Perades di SMA 1 Kudus beberapa waktu lalu. (MIA)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus bidang hukum, Prof. Supriyadi menyebut, kepala desa di Kabupaten Kudus yang tidak segera melakukan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa bisa terjerat kasus hukum.

Hal tersebut berdasarkan adanya putusan dari PN Kudus perkara nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan Panitia Seleksi (Pansel) Perangkat Desa (Perades) 45 desa di Kabupaten Kudus terkait gugatan atas pelaksanaan seleksi Perades yang dianggap wanprestasi.

Dalam amar putusan tersebut menyatakan, PN Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Lalu menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang tempat di mana FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai Tergugat berada.

Bacaan Lainnya

Putusan sela dari PN Kudus tersebut, dikatakan Supriyadi sudah tepat.

“Berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat yakni FISIP Unpad di PN Sumedang,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis 17 Agustus 2023.

Kemudian, Supriyadi juga menyebut bahwa gugatan penggugat dalam hal ini Pansel Perades 45 desa di Kudus, masuk kategori cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atau niet onvankelije verklaard.

“Jadi putusan PN Kudus nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds tersebut adalah putusan akhir, sehingga sudah tidak ada lagi persidangan di PN Kudus dalam perkara tersebut,” katanya.