KUDUS, ZONANEWS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus terus memperluas sinergi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk membangun demokrasi yang bersih, berintegritas, dan partisipatif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem) bersama kepala desa dan perwakilan pemerintah kelurahan dari 12 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, Kamis, 19 November 2026.
Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pencegahan politik uang, netralitas kepala desa, hingga peran pemerintah desa dalam menjaga kualitas demokrasi.
Adapun 12 desa/kelurahan yang terlibat meliputi Desa Ngembal Kulon, Menawan, Jepang, Panjang, Jepang Pakis, Banget, Karangmalang, Berugenjang, Hadiwarno, Wonosoco, Kajar, serta Kelurahan Mlati Norowito.
Dalam forum tersebut, Kepala Desa Jepangpakis, Sakroni, menilai pemerintah desa memiliki posisi yang cukup dekat dengan dinamika politik masyarakat. Oleh karena itu, kepala desa perlu mengedepankan pelayanan publik yang baik sebagai bentuk membangun kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak seharusnya diperoleh melalui pemberian uang atau imbalan politik, melainkan melalui pelayanan yang tulus dan berkelanjutan.
“Kalau kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu menggunakan politik uang untuk mendapatkan dukungan,” tegas Sakroni.
Pandangan lain disampaikan Kepala Desa Berugenjang, Kiswo. Ia mengungkapkan bahwa pemberantasan politik uang tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan dan penindakan, tetapi juga perlu disertai pembenahan sistem politik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang belum merata dapat menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan terhadap praktik politik uang.
