Kemudian, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Penggugat dalam waktu 14 hari sejak putusan adalah mengajukan banding, jika tidak, maka putusan menjadi incracht.
“Jika Penggugat akan mengajukan gugatan ke PN Sumedang, maka akan menjadi perkara baru dengan register nomor perkara baru, bukan kelanjutan dari perkara sebelumnya,” ungkap Supriyadi.
Lalu merujuk Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/91/2023, kepala desa dikatakan Supriyadi wajib melanjutkan Tahapan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa paling lama 7 hari.
“Karena dalam surat keputusan tersebut menyatakan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa dilaksankan paling lama tujuh hari setelah putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds ditayangkan dalam aplikasi Ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga tidak perlu menunggu putusan incracht ataupun perkara baru,” ungkapnya.
Lebih lanjut, setelah adanya putusan perkara di PN Kudus namun tetap tidak dilaksanakan tahapan pelantikan paling lama tujuh hari, Supriyadi mengatakan, kepala desa berpotensi melakukan pelanggaran hukum terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 141/91/2023.
“Setelah adanya putusan perkara 26/Pdt.G/2023/PN.Kds namun tetap tidak dilaksanakan Tahapan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa paling lama tujuh hari, justru Kepala Desa berpotensi melakukan pelanggaran hukum terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/91/2023,” katanya.***
