Menurutnya, keterlibatan semua pihak, dari kementerian hingga pelaku usaha, merupakan kunci kesuksesan kebijakan ini. Meskipun ada sejumlah catatan dan usulan yang menjadi penekanan, terutama terkait dengan aspek kesejahteraan dan jaminan sosial bagi pengemudi.
“Sejauh ini teman-teman asosiasi (pengemudi hingga pengusaha logistik) setuju (kebijakan zero ODOL), tapi memang ada beberapa poin yang menjadi penekanan, terkait kesejahteraan, jaminan sosial, dan sebagainya,” ungkap Edi.
Catatan-catatan yang disampaikan dalam forum diskusi itulah yang akan ditindakalanjuti kementerian maupun lembaga terkait.
“Output-nya nanti adalah Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Serta pada Januari 2027, zero ODOL bisa diimplementasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Sopir Truk Jawa Tengah (GSTJ) Kabupaten Kudus, Anggit Putra Iswandaru, menyatakan bahwa ia bersama seluruh anggota GSTJ mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada keselamatan dan keadilan bagi pengemudi.
“Kami mendukung penataan logistik nasional, tapi pelaksanaan aturan ODOL harus realistis. Jangan sampai kebijakan ini justru memberatkan sopir kecil di lapangan,” kata Anggit.
Ia menegaskan, GSTJ telah menyuarakan aspirasi melalui berbagai aksi damai dan audiensi. Harapan mereka, pemerintah membuka ruang dialog yang intensif agar kebijakan zero ODOL benar-benar berpihak pada semua pihak, bukan hanya pengusaha besar.
GSTJ juga mendorong adanya solusi yang sama-sama menguntungkan, termasuk kemungkinan adanya tahapan normalisasi kendaraan dan skema kompensasi atau subsidi bagi sopir truk yang terdampak, alih-alih langsung menerapkan zero ODOL tanpa kesiapan di lapangan.***
