KUDUS, ZONANEWS.ID – Ramai diperbincangkan perihal isu tenaga Non ASN (Apatur Sipil Negara) masa kerja kurang dari dua tahun akan dirumahkan pada tahun 2025 ini. Artinya, tenaga non ASN yang bekerja pada tahun 2024-2025 terancam diberhentikan.
Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 15 Tahun 2025, yang mengatur kriteria honorer yang bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan secara pasti. Tetapi mengacu pada aturan yang ada, sudah jelas bahwa pengentasan non ASN dilakukan pada 2024.
“Tepatnya yang mulai kerja pada November 2023, (bagaimana nasibnya) belum bisa menjawab, hanya bisa melihat aturannya dulu,” singkatnya.
Winarno menjabarkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018, menerangkan bahwa penataan ASN harus selesai di tahun 2023.
“Nah pada UU nomor 20 tahun 2023, sebelum penataan selesai juga sudah tertulis bahwa tidak boleh ada lagi non ASN atau dengan nama lain di akhir tahun 2024,” tandasnya.
